Opini,- Milenialtoday.com – Transformasi sosial yang terjadi akibat modernitas telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan. Jika dahulu relasi keluarga, perkawinan, dan penyelesaian sengketa rumah tangga banyak ditentukan oleh norma adat dan otoritas keluarga besar, kini masyarakat menghadapi sistem sosial yang lebih kompleks akibat pengaruh pendidikan, urbanisasi, media digital, dan regulasi negara. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola hubungan keluarga, tetapi juga menggeser cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum keluarga Islam.
Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis-Makassar, memiliki sistem nilai tradisional yang kuat seperti siri’ na pacce, yaitu konsep harga diri, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar relasi kekeluargaan. Nilai ini selama bertahun-tahun menjadi pedoman dalam proses perkawinan, perceraian, warisan, dan penyelesaian konflik keluarga. Namun, modernitas menghadirkan tantangan baru ketika nilai-nilai tradisional mulai berhadapan dengan logika hukum formal negara dan pola hidup masyarakat modern.
Di tengah perubahan tersebut, hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan mengalami proses transformasi yang tidak sederhana. Ia berada dalam posisi negosiasi antara nilai agama, adat lokal, dan kebutuhan masyarakat modern. Kondisi ini menciptakan dinamika hukum yang menarik: di satu sisi ada upaya mempertahankan nilai tradisional, namun di sisi lain terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial kontemporer.
Modernitas dan Perubahan Struktur Hukum Keluarga Islam
Modernitas membawa perubahan besar terhadap struktur sosial keluarga Muslim di Sulawesi Selatan. Salah satu perubahan paling nyata adalah bergesernya pola otoritas keluarga dari sistem kolektif menuju pola yang lebih individualistik. Dahulu, keputusan mengenai perkawinan, perceraian, hingga pembagian warisan banyak ditentukan melalui musyawarah keluarga besar dan pertimbangan adat. Kini, keputusan-keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada hak individual yang dilindungi oleh hukum negara.
Perubahan ini diperkuat oleh keberadaan regulasi formal seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan kerangka hukum yang lebih terstandar. Menurut Nurlaelawati (2010), kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah mendorong perubahan dari sistem hukum berbasis adat menuju sistem hukum berbasis negara. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya lebih mengandalkan norma adat kini semakin terbiasa menyelesaikan persoalan keluarga melalui Pengadilan Agama.
Di Sulawesi Selatan, perubahan ini terlihat jelas dalam praktik perceraian. Jika dahulu perceraian sering diselesaikan melalui mediasi keluarga atau tokoh adat, kini masyarakat lebih banyak menempuh jalur hukum formal. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa angka perceraian di wilayah Sulawesi Selatan terus meningkat setiap tahun, dan sebagian besar diproses melalui Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya mengubah struktur sosial keluarga, tetapi juga mengubah cara masyarakat memandang otoritas hukum.
Namun, perubahan ini juga memunculkan tantangan baru. Ketika hukum formal semakin dominan, beberapa nilai lokal yang selama ini menjaga keharmonisan sosial justru mulai melemah. Modernitas memberi ruang bagi kebebasan individu, tetapi pada saat yang sama dapat mengikis mekanisme sosial yang dulu menjadi alat kontrol moral dalam keluarga.
Pergeseran Nilai Tradisional dalam Praktik Hukum Keluarga
Salah satu dampak modernitas yang paling terasa adalah pergeseran nilai tradisional dalam praktik hukum keluarga Islam. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, nilai siri’ na pacce selama ini menjadi landasan moral dalam membangun keluarga. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, saling menghargai, dan menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan martabat sosial.
Namun, perubahan sosial yang cepat telah menggeser posisi nilai tersebut. Dalam praktik perkawinan misalnya, tradisi uang panaik yang dahulu dimaknai sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, kini sering berubah menjadi simbol status sosial dan beban ekonomi. Tidak sedikit kasus penundaan perkawinan bahkan pembatalan pernikahan karena tingginya tuntutan uang panaik. Dalam kondisi ini, nilai tradisional mengalami komodifikasi akibat tekanan ekonomi dan perubahan orientasi sosial.
Menurut Abdullah (2017), modernisasi telah mengubah makna simbolik banyak praktik adat dalam masyarakat Muslim Indonesia, dari yang sebelumnya bernilai sosial menjadi bernilai material. Hal ini juga berdampak pada hubungan keluarga yang semakin pragmatis dan kurang mempertimbangkan aspek moral kolektif.
Pergeseran nilai juga tampak dalam pola relasi suami-istri. Meningkatnya akses pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan membawa perubahan positif dalam relasi keluarga, tetapi juga menuntut penyesuaian baru dalam pemahaman peran gender dalam keluarga Islam. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan nilai, perubahan ini berpotensi memunculkan konflik peran dan meningkatnya perceraian.
Dengan demikian, transformasi hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan bukan hanya perubahan pada aspek hukum formal, tetapi juga perubahan pada nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga substansi nilai tradisional yang positif tanpa menolak perubahan sosial yang tidak terhindarkan.
Menjaga Keseimbangan antara Modernitas dan Nilai Lokal
Transformasi hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan membutuhkan keseimbangan antara modernitas dan nilai lokal. Modernitas membawa kemajuan dalam aspek perlindungan hukum, kesetaraan hak, dan akses keadilan. Namun, nilai lokal tetap penting sebagai fondasi moral yang menjaga kohesi sosial masyarakat.
Menurut Hallaq (2009), hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Ini berarti bahwa hukum keluarga Islam dapat merespons modernitas, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, integrasi ini dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan hukum keluarga Islam yang berbasis budaya lokal. Tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi untuk membangun pemahaman hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga kontekstual dan kultural.
Selain itu, reformasi hukum keluarga harus memperhatikan realitas sosial masyarakat. Kebijakan hukum yang terlalu normatif tanpa mempertimbangkan budaya lokal sering kali sulit diterapkan secara efektif. Sebaliknya, pendekatan yang menghargai nilai lokal dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukum formal.
Pada akhirnya, modernitas tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap nilai tradisional. Ia dapat menjadi peluang untuk memperkuat hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, selama tetap berakar pada nilai moral dan budaya yang hidup di masyarakat.
Transformasi hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih luas akibat modernitas. Pergeseran dari dominasi adat menuju dominasi hukum formal menunjukkan bahwa masyarakat sedang bergerak menuju sistem hukum yang lebih terstruktur. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi berupa melemahnya sebagian nilai tradisional yang selama ini menjadi fondasi moral keluarga.
Karena itu, tantangan terbesar bukanlah memilih antara modernitas atau tradisi, tetapi bagaimana mengharmoniskan keduanya. Hukum keluarga Islam harus mampu menjadi jembatan antara tuntutan modernitas dan nilai lokal agar tetap relevan, adil, dan bermakna bagi masyarakat.
Dengan pendekatan yang integratif, hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai keislamannya. Di sinilah letak pentingnya membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga hidup dalam kesadaran sosial masyarakat.
