Opini,- Milenialtoday.com – Krisis sosial yang melanda masyarakat modern—mulai dari tekanan ekonomi, disrupsi digital, hingga perubahan nilai—telah menempatkan keluarga sebagai institusi yang paling rentan sekaligus paling strategis. Di Indonesia, fenomena meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta melemahnya relasi antaranggota keluarga menjadi indikator bahwa ketahanan keluarga sedang diuji. Dalam konteks ini, Hukum Keluarga Islam (HKI) tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu membangun kembali fondasi keluarga berbasis nilai-nilai Islam.
Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki kerangka hukum keluarga yang relatif mapan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi terkait lainnya. Namun, pertanyaannya adalah: sejauh mana hukum ini mampu menjawab dinamika krisis sosial kontemporer? Opini ini mencoba menelaah kembali peran HKI dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah krisis, sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap implementasinya.
Krisis Sosial dan Rapuhnya Struktur Keluarga
Krisis sosial saat ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur masyarakat. Modernisasi dan globalisasi telah menggeser pola relasi dalam keluarga, dari yang sebelumnya kolektif menjadi lebih individualistik. Tekanan ekonomi juga memperparah kondisi ini, di mana konflik rumah tangga seringkali dipicu oleh ketidakstabilan finansial.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan faktor ekonomi dan perselisihan menjadi penyebab utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Goode (1963) dalam World Revolution and Family Patterns yang menyatakan bahwa modernisasi cenderung melemahkan institusi keluarga tradisional akibat perubahan nilai dan struktur sosial.
Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang harus dijaga keutuhannya. Al-Qur’an menegaskan pentingnya sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi relasi keluarga (QS. Ar-Rum: 21). Namun, nilai-nilai ini seringkali tergerus oleh realitas sosial yang kompleks. Di sinilah HKI seharusnya hadir tidak hanya sebagai aturan legal, tetapi juga sebagai panduan moral yang adaptif.
Menurut penelitian oleh Nurlaelawati (2010) dalam Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts, implementasi HKI di pengadilan agama seringkali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam masih perlu diperkuat dengan pendekatan sosiologis agar lebih responsif terhadap krisis.
Relevansi Nilai Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga
Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari keutuhan struktur, tetapi juga dari kualitas relasi dan nilai yang diinternalisasi. Nilai seperti tanggung jawab (amanah), keadilan (‘adl), dan musyawarah (syura) menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas keluarga.
Dalam konteks ini, HKI sebenarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, kewajiban nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, serta mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan bentuk konkret dari nilai Islam dalam hukum. Namun, tantangan utamanya terletak pada implementasi dan kesadaran masyarakat.
Menurut Esposito (2001) dalam Women in Muslim Family Law, hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman selama tetap berpegang pada prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa HKI di Indonesia seharusnya tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual.
Lebih lanjut, studi oleh Aini (2022) dalam jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah menekankan bahwa penguatan ketahanan keluarga memerlukan integrasi antara regulasi hukum dan pendidikan nilai. Artinya, hukum saja tidak cukup tanpa adanya internalisasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Dari perspektif ini, ketahanan keluarga bukan hanya tanggung jawab negara melalui kebijakan, tetapi juga tanggung jawab individu dan komunitas. Pendidikan pranikah, bimbingan keluarga, serta peran tokoh agama menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi HKI.
Rekonstruksi Kebijakan dan Peran Negara
Menghadapi krisis sosial yang kompleks, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum keluarga yang lebih progresif dan responsif. Negara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa HKI tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat fungsi mediasi di pengadilan agama. Mediasi tidak hanya bertujuan untuk mencegah perceraian, tetapi juga untuk membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Selain itu, program pendidikan keluarga berbasis nilai Islam perlu diperluas, baik melalui lembaga formal maupun nonformal.
Menurut Quraish Shihab (2007) dalam Membumikan Al-Qur’an, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam konteks kekinian agar tetap relevan. Ini berarti bahwa HKI perlu terus dikaji dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensi syariah.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga harus sensitif terhadap isu gender dan perlindungan perempuan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik keluarga. Oleh karena itu, HKI harus diimplementasikan dengan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.
Analisis dari Bowen (2003) dalam Islam, Law, and Equality in Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan hukum keluarga Islam sangat bergantung pada bagaimana ia diterjemahkan dalam praktik sosial. Jika hukum tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka ia akan kehilangan legitimasi.
Menuju Ketahanan Keluarga yang Berkelanjutan
Ketahanan keluarga di tengah krisis sosial merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan multidimensional. Hukum Keluarga Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk memperkuat keluarga, tetapi potensi tersebut hanya dapat terwujud jika diiringi dengan implementasi yang kontekstual, edukatif, dan berkeadilan.
Krisis yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran keluarga dan hukum yang mengaturnya. HKI tidak boleh hanya menjadi dokumen normatif, tetapi harus menjadi living law yang mampu menjawab dinamika masyarakat.
Dengan mengintegrasikan nilai Islam, pendekatan sosiologis, dan kebijakan yang progresif, ketahanan keluarga bukanlah sesuatu yang utopis. Ia dapat menjadi realitas yang kokoh, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan sosial dan nasional secara keseluruhan.
